JAKARTA, JP- Kabar mengejutkan kembali datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini beredar informasi jika ada puluhan pegawai KPK dinyatakan tidak lulus asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Bahkan dikabarkan juga bahwa beberapa nama yang disebut tidak lolos tes itu terdiri dari penyidik senior hingga Kasatgas penyidikan, dan mereka terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.
Adapun test ini dilakukan sebagai syarat alih status pegawai KPK ke Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi (Perkom) 1/ 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
“KPK benar telah menerima hasil asesmen wawasan kebangsaan yang diserahkan pihak BKN RI tanggal 27 April 2021. Tapi mengenai hasilnya, sejauh ini belum diketahui karena informasi yang kami terima data dimaksud belum diumumkan. KPK akan menyampaikan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat,” ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (03/05/2021), sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.com.
Senada disampaikan Sekjen KPK Cahya Harefa. “Saat ini hasil penilaian asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK,” kata Cahya sebagaimana dikutip dari beritasatu.com.
Menurur Cahya, pihaknya telah menerima hasil tes asesmen TWK dari BKN pada 27 April 2021.
“Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen sebagai syarat peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN,” jelas Cahya seraya berharap publik untuk bersabar dan berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK agar tidak terjadi polemik.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya belum membuka data perihal pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan di BKN.
“Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari BKN tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka,” tegas Firli.
Lalu apa tanggapan Indonesia Corruption Watch (ICW)? “ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai dalam tes wawasan kebangsaan telah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK dengan tidak meloloskan Novel Baswedan Cs masuk dan bekerja di,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
Ditekankan Kurnia, kesepakatan Jokowi maupun DPR justru melahirkan revisi Undang-undang KPK yang notabene saat itu mendapat penolakan dari masyarakat, bahkan menimbulkan demonstrasi di sejumlah daerah di tanah air.
“Alih-alih memperkuat, yang terlihat justru skenario untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia,” tandas Kurnia. (JPc)
COMMENTS