MANADO, JP- Seperti yang dilakukannya saat berkunjung ke daerah lain, Presiden Joko Widodo kembali membagikan sertifikat tanah saat berkunjung ke kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (04/07/2019).
Sedikitnya ada 2000 sertifikat tanah dibagikan ke maayarakat Sulut, yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Yakni Manado sebanyak 70 sertifikat, Bitung sebanyak 50 sertifikat, Tomohon sebanyak 150 sertifikat, Minahasa Utara sebanyak 500 sertifikat, Minahasa sebabyak 130 sertifikat, Minahasa Tenggara sebanyak 150 sertifikat, Minahasa Selatan sebanyak 300 sertifikat, Bolaang Mongondow sebanyak 300 sertifikat, Bolaang Mongondow Utara sebanyak 50 sertifikat, Bolaang Mongondow Timur sebanyak 200 sertifikat dan kota Kotamobagu sebanyak 100 sertifikat.
“Bisa diangkat sertifikatnya semua, sebentar saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 24, 25, 2000 sudah semua. Angkat semua karena dulu-dulu kalau sertifikat simbolis ternyata tidak dikasih untuk semuanya, sekarang kalau semua diangkat maka kelihatan semua,” ungkap Jokowi saat membawakan sambutan pada acara pembagian sertifikat di Gedung Graha Bumi Beringin, Jln. Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
Jokowi berpesan kepada warga yang ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan ke bank agar bijak dalam menggunakan uang pinjaman tersebut.
“Kalau ingin sertifikat ini diagunkan ke bank, gunakan hanya untuk pinjaman untuk modal usaha, bukan membeli barang lainnya,” pintanya.
Di kesempatan tersebut Jokowi memuji Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE yang mengeluarkan kebijakan biaya 2000 sertifikat ditanggung pemerintah daerah.
“Saya senang apa yang disampaikan Pak Gubernur (Olly Dondokambey SE), biaya administrasi untuk sertifikat tanah yang sebenarnya kecil Rp 200-300 ribu ditanggung gubernur karena biaya pembuatan sertifikatnya sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat, jadi administrasi kecil-kecil masa ditanggung pusat juga,” katanya.
Diakui Jokowi, di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat dibagikan ke masyarakat tapi pada 2015 baru ada 46 juta sertifikat. Artinya masih ada 80 juta tanah yang belum bersertifikat. Bila dalam satu tahun hanya keluar 500 ribu sertifikat, artinya harus menunggu 160 tahun untuk mendapat sertifikat.
“Ini tidak logis, gak bisa hal seperti ini diteruskan ya kan? Masa nunggu sertifikat bertahun-tahun. Kalau tidak pegang sertifikat, ada orang yang mengklaim tanah kita waduh kalah, hati-hati,” tukasnya.
Sementara itu, Andri Rantung, warga Desa Betelen, Kecamatan Tombatu, Minahasa Tenggara, mengaku sangat senang bisa mendapatkan sertifikat tanah gratis.
“Program seperti ini sangat menyentuh langsung kepada masyarakat, apalagi kami warga yang kurang mampu. Saya berharap program seperti ini terus dijalankan,” katanya saat diwawancara usai menerima sertifikat.
Turut hadir Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan para pejabat Pemprov Sulut. (JPc)
COMMENTS