MANADO, JP- Dua Calon Walikota Manado yakni Sonya Selviana Kembuan (SSK) dan Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (JPAR) membeberkan sejumlah program unggulan masing-masing, dalam debat Publik Cawali yang berlangsung di Swissbell Hotel Manado, Selasa (17/11/2020).
SSK menyebut salah satu program unggulannya yakni Rp 10 Juta per Kepala Keluarga (KK) di Kota Manado.
“Sumbernya dari biaya keuntungan kegiatan proyek. Ini untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 ini,” ujar SSK.
Sedangkan JPAR mengatakan program 10 ribu unit rumah murah telah melalui kajian baik luas lahan maupun tipe bangunan dan dipastikan betul-betul menjadi rumah layak huni bagi masyarakat.
“Nantinya lahan pembangunan 10 ribu unit rumah murah akan disediakan oleh Pemerintah Kota Manado dikarenakan ini merupakan program Pemkot kedepan,” katanya.
Istri Walikota Manado GS Vicky Lumentut ini menambahkan, data yang ada menunjukan sekitar 3.750 hektar di Kota Manado belum dimanfaatkan, seperti di Kecamatan Bunaken dan Mapanget ada sekira 32.000 hektar.
”Nantinya rumah dengan tipe 27 ini akan dibangun secara bertahap dan dibutuhkan lahan kurang lebih 100 hektar,” jelasnya.
Namun demikian warga Kota Manado menilai kedua program itu tidak realistis. Seperti yang disampaikan Stanly, Steven dan Frangky, warga Manado saat dimintai tanggapan usai menyaksikan Debat Publik Cawali lewat live streaming.
“Dua program itu kedengarannya bagus tapi tidak realistis. Karena dana yang dibutuhkan untuk itu sangat besar sehingga program tersebut bagi kami tidak masuk akal. Jangan sampai program ini cuma surga telinga,” ujar mereka.
Untuk program Rp10 juta per KK, menurut ke-3 warga Manado ini, jika dikalkulasikan dengan jumlah KK di Kota Manado yang berkisar 152 ribu KK, maka dibutuhkan anggaran Rp1,52 Triliun.
“Bayangkan dengan jumlah KK di Manado sekitar 152 ribu jika dikali Rp10 juta maka totalnya Rp1,52 Triliun, sementara APBD Manado Rp1,8 Triliun. Itu artinya, kalau program itu diwujudkan APBD tinggal Rp280 Miliar, padahal banyak skali kebutuhan yang harus dipenuhi dari APBD. Belum lagi PAD hanya Rp400 Miliar,” kata mereka.
Lanjut ketiganya, kalau dikatakan akan diambil dari kegiatan proyek, juga tidak masuk akal karena saat ini pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pengerjaan proyek fisik dan dialihkan ke pencegahan Covid-19.
“Kong mo ambe doi dari mana? Bagi torang ini tidak masuk akal,” tanya mereka.
Begitu pula dengan program 10 ribu unit rumah murah.
“Lahannya di mana? Siapa yang sedia lahan kong siapa yang bangun rumah? Ini program Pemkot atau developer? Karena setahu torang bicara bangun rumah dalam jumlah banyak itu programnya developer bukan pemerintah. Dan itu ada profitnya dan sebagainya,” jelas mereka.
Belum lagi, lanjut mereka, 3 Cawali yang berlatar belakang pengusaha dan kontraktor saja ikut mempertanyakan program ini. Karena membangun rumah ada hitung-hitungannya.
“Kalau ini programnya Pak Mor Bastiaan, pak Andrei Angouw dan ibu Sonya Kembuan torang masih mo percaya karena dorang punya latar belakang pengusaha dan kontraktor. Tapi maaf kalau ibu JPAR kan bukan pengusaha dan kontraktor jadi sulit untuk dipercaya. Kecuali kalau waktu ibu JPAR jabat Rektor Unima pernah bangun 10 ribu rumah murah untuk mahasiswa mungkin torang bisa percaya. Sedangkan pak Vicky (Lumentut) saja menjabat 10 tahun walikota Manado belum pernah membangun 10 ribu unit rumah murah, kecuali 2.047 unit rumah di Pandu. itupun kami dapat informasi maaf kalau salah belum tuntas 100 persen,” papar mereka seraya menambahkan program ini tidak akan menjangkau semua warga Manado yang terdampak Covid-19, yang jumlahnya ratusan ribu jiwa.
Lebih diragukan lagi, lanjut ke-3 warga Manado ini, dua program ini akan diwujudkan di era pandemi Covid-19 saat ini.
“Di era pandemi Covid-19 saat perekonomian menurun drastis. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menurun cuma sekitar Rp400 Miliar dan akan terus turun. Dan selama ini penyaluran bantuan sembako oleh Pemkot Manado ke warga terdampak pandemi Covid-19 saja harus memotong anggaran lain yang berimbas belum dibayarnya gaji THL dan penyaluran dana Lansia pun tidak cukup,” tukas mereka.
Tak sampai di situ, menurut ke-3 warga ini, program SSK dan JPAR yang menghabiskan anggaran yang banyak bukan cuma itu,
“Program SSK dan JPAR bukan cuma Rp10 juta per KK dan 10 ribu unit rumah. Masih banyak program-program lain yang anggarannya sangat banyak. Lalu mo ambe doi dari mana?, ” tandas mereka.
Menariknya, dalam debat tersebut kedua program ini pun sempat mendapat sindiran dari kompetitor lain yakni Calon Walikota Manado Andrei Angouw dan Sonya Selviana Kembuan.
“Pemimpin itu harus realistis. Kita harus tahu kemampuan kita jangan retorika. Jangan menjanjikan masyarakat ke bulan, padahal tidak bisa kesana,” sindir kandidat yang diusung PDI Perjuangan ini.
“Kalau cuma 10 rinu unit rumah lalu bagaimana dengan ratusan ribu warga lainnya?,” tanya Sonya Kembuan. (JPc)
COMMENTS