MINSEL, JP- Prestasi gemilang diraih Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah kepemimpinan Bupati Christiany Eugenia Paruntu (CEP) dan Wakil Bupati Franky Donny Wongkar.
Untuk keempat kalinya Minsel meraih opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2019.
Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (11/05/2020).
Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Karyadi kepada Bupati CEP dan Ketua DPRD Kabupaten Minsel Jenny Johana Tumbuan melalui video conference (vicon) yang dilakukan serentak bagi kepala daerah di 15 kabupaten/kota se-Sulut sebagai bentuk dukungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dalam mencegah Covid-19.
Bupati mengucapkan rasa syukur atas raihan itu dan menganggapnya sebagai kerja keras seluruh perangkat daerah.
“Puji Tuhan. Ini merupakan berkat dan anugerah dari Tuhan bagi pemerintah dan masyarakat Minsel. Kami mensyukuri atas berkat ini,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras
“Semua ini juga karena berkat dan anugerah Tuhan dan kerja keras semua, OPD, beserta seluruh masyarakat yang selalu mendukung pemerintah walaupun sedang dilanda bencana pandemik Covid-19,” paparnya.
Bupati meminta jajarannya untuk terus mempertahankan prestasi WTP ini di tahun-tahun berikutnya.
“Kita jangan berpuas diri, mari kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan untuk seterusnya dan menjadi penyemangat kita untuk terus berkarya yang terbaik demi Kabupaten Minsel,” tukasnya.
DPRD APRESIASI
Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE mengapresiasi Pemkab Minsel atas keberhasilan ini untuk keempat kalinya.
“Atas nama lembaga legislatif mengucapkan selamat kepada pemerintah atas meraih prestasi laporan keuangan opini WTP ke-4,” ucapnya.
Menurut Tumbuan, penghargaan tersebut menggambarkan peningkatan kinerja pemerintah, baik dari sisi administrasi, akutansi pemerintahan, maupun kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku.
“Hasilnya sangat memuaskan kami (DPRD, red), dari laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Namun tetap BPK memberi rekomendasi beberapa catatan atas laporan keuangan untuk diperbaiki,” tandas Tumbuan. (JPc)
COMMENTS