HomeHukum dan Kriminal

JAM Pidum Setujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

JAM Pidum Setujui 2 Pengajuan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika

FOTO: JAM-Pidum Dr. Fadil Zumhana

JAKARTA, JP – Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 permohonan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Demikian rilis dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Dr. Ketut Sumedana kepada jejakpublik.com, Kamis (16/02/2023).

Disebutkan bahwa ke-17 permohonan penghentian penuntutan tersebut, yaitu:

1. Tersangka Elda Falia dari Kejaksaan Negeri Jember yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Baca Juga  Kejati Sulut Usut Dugaan Tipikor Terkait Kerjasama dan Pengelolaan Aset PDAM dan PT Air Manado

2. Rofiq bin M. Bakir dari Kejaksaan Negeri Sumenep yang disangka melanggar Primair Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alasan permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu:

• Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;

• Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);

• Tersangka ditangkap atau tertangkap tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari;

Baca Juga  Kejagung Periksa 7 Saksi Terkait Perkara BAKTI Kementerian Kominfo

• Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;

• Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan

• Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. (*/JPc)

Baca Juga  Jaksa Agung: Pola Hidup Sederhana dan Bijak Bermedia Sosial Harus Menjadi Budaya Kerja Insan Adhyaksa

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0