MANADO, JP- Setelah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya yang juga Anggota DPR Fraksi NasDem Hasan Aminuddin telah ditetapkan tersangka dan resmi ditahan, terkait dugaan kasus suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur tahun 2021.
Pasutri ini dtahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021. Namun sebelum ditahan, kedua tersangka akan menjalani isolasi mandiri di rutan masing-masing guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan rutan KPK.
“HA (Hasan Aminuddin) ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. PTS (Puput Tantriana Sari) ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube KPK, Selasa (31/08/2021).
Hal ini mendapat respon dari Ketua LSM Masyarakat Jaring Koruptor Sulut (MJKS) Stenly Towoliu. Menariknya, Tololiu menilai hal tersebut membuktikan bahwa dinasti politik rawan terjadi korupsi.
“Penangkapan Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya menjadi bukti kalau dinasti politik rawan korupsi,” ujarnya.
Pasalnya, menurut Tololiu, pasangan suami istri yang ditangkap dan ditahan itu pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Probolinggo.
Di mana sebelum menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024, Hasan Aminuddin ternyata juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama 2 periode.2003-2008 dan 2008-2013.
Jabatan Bupati Probolinggo itu pun kemudian dilanjutkan oleh istrinya Puput Tantriana Sari pada tahun 2013-2018 dan kemudian kembali terpilih menjadi Bupati Probolinggo hingga sekarang.
Bahkan beredar kabar jika pengganti Bupati Tantri adalah salah satu anak Hasan Aminuddin dari istri pertama, yang akan maju sebagai bupati di Pilkada Serentak tahun 2021l4. Sayang dinasti politik ini dipastikan terhenti setelah Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.
“Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang hanya lahir dari dinasti politik,” pintanya. (JPc)
COMMENTS