HomeBeritaBerita Utama

Pertama di Indonesia, Gaji Perangkat Desa di Ciamis Setara PNS

Pertama di Indonesia, Gaji Perangkat Desa di Ciamis Setara PNS

CIAMIS, JP- Kabar tentang Siltap atau gaji perangkat desa di Kabupaten Ciamis, bisa membuat iri perangkat desa di desa-desa lain se-Indonesia.

Pasalnya, gaji perangkat desa di Ciamis kini telah setara dengan PNS golongan 2A atau mengalami kenaikan dari sebelumnya. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014.

Rincian gaji perangkat desa di Ciamis sejak April 2019 adalah Kepala Desa Rp 3.250.000, Sekretaris Desa Rp 2.450.000 dan gaji perangkat desa lainnya Rp 2.022.200. Dari seluruh daerah di Indonesia baru Kabupaten Ciamis yang menerapkan PP tersebut dan diberlakukan sejak bulan April melalui Perbup Ciamis. 

Baca Juga  Ini Kajari Kepulauan Talaud Yang Baru

“Jadi setelah ada perubahan itu, langsung ditindaklanjuti. Jadi setiap desa diwajibkan siltap dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai peraturan. Diberlakukan sejak Bulan April,” ujar Sekda Kabupaten Ciamis Asep Sudarman di ruang kerjanya, Selasa (23/7/2019) dilansir dari detik.com.

Ia menyebut, pemberlakuan tersebut untuk mentaati aturan. ADD yang digelontorkan dari APBD Ciamis masih memungkinkan memberikan gaji setara PNS golongan 2A. Namun untuk tunjangannya, Pemda Ciamis masih akan melakukan kajian. 

“Kalau ADD itu sudah ada aturannya, alokasi 10 persen dari APBD. Saat ini APBD Ciamis sekitar Rp 2,4 triliun. ADD digunakan Siltap diatur di APBDes masing-masing,” ucap Asep.

Baca Juga  Jaga Keandalan Listrik Selama Ramadan dan Idul Fitri, PLN Siagakan 2.300 Posko Kelistrikan dan 82.690 Personel

Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ciamis Toto Suryanto membenarkan gaji perangkat desa di Ciamis setara PNS golongan 2A. Di Indonesia, baru Kabupaten Ciamis yang menerapkan gaji sesuai PP No 11 tahun 2019. 

“Betul penerapan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan 2A ini baru Kabupaten Ciamis se-Indonesia, ini sudah sesuai dengan PP No 11 tahun 2019,” ujar Toto.

Namun bedanya pemberlakuan ini belum dibarengi dengan tunjangan setiap bulan. PPDI akan melakukan Rapat Kerja Kabupaten (RAKERKAB) terkait pembahasan tunjangan para perangkat desa.

Baca Juga  Balas Jasa, Caleg DPR RI Terpilih Ini Siap "Pasang Badan" Menangkan OD-SK

“Di dalam rapat kami akan membahas terkait tunjangan perangkat desa, ini akan menjadi rekomendasi untuk Pemda Ciamis,” tandasnya. (JPc)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0