JAKARTA, JP- Langkah Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan aset tersangka dalam kasus PT ASABRI dan PT Jiwasraya dinilai tepat oleh Praktisi Hukum Syamsul Bahri Radjam.
Ia menegaskan, masalah penyitaan sudah diatur dalam Pasal 45 KUHAP merupakan kewenangan penuh penyidik dalam suatu proses penanganan perkara untuk kepentingan pembuktian.
“Tentunya Jaksa Penyidik sudah mempertimbangkan semua aspek terhadap proses penyitaan itu. Artinya, penyitaan itu sudah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya, Rabu (04/08/2021).
Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) ini meyakini, Jaksa Penyidik sebagai penegak hukum tidak mungkin melakukan tindakan semena-mena dalam penyitaan aset.
“Kalaupun dalam proses penyitaan ada yang keliru dan sesuai prosedur, pihak-pihak terkait dengan barang sitaan tersebut masih diberikan ruang oleh hukum untuk mengajukan keberatan terhadap proses penyitaan,” katanya.
Karena itu, lanjut Syamsul, pengamat atau bahkan akademisi tidak seharusnya memberi komentar terhadap proses penyitaan di luar proses hukum.
Menurutnya, selain tidak memahami substansi proses, yang dikomentari juga justru dapat mempengaruhi indpendensi penegakan hukum itu sendiri.
“Seharus kalau mau obyektif, pihak akademisi bisa masuk ke dalam perkara tersebut sebagai ahli yang memberikan pendapatnya sesuai keahliannya agar dapat dinilai sebagai fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan bagi majelis hakim dalam memutus terkait barang sitaan itu,” jelasnya.
Dikatakan Syamsul,, jika ada keberatan tentang proses penyitaan maka pengacara tersangka sebaiknya menuangkan hal itu dalam materi pembelaannya dan bukannya berkomentar di media yang bisa berakibat terbentuknya opini yang bias terhadap substansi penyitaan itu sendiri.
“Apalagi Kejaksaan Agung juga telah memenangkan gugatan Praperadilan atas penyitaan aset tersangka kasus PT ASABRI Benny Tjokrosaputro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Praperadilan tersebut menegaskan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung sah dan sesuai dengan hukum acara,” tandasnya. (*/JPc)
COMMENTS