JAKARTA, JP – BUMN telah berkontribusi secara signifikan terhadap negara dalam bentuk dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pajak dengan total ~Rp4.013 triliun dalam 10 tahun terakhir. Pada periode yang sama, total besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah Rp269 triliun atau hanya 6,7% dari total kontribusi BUMN kepada negara. Kementerian BUMN menargetkan untuk menyeimbangkan jumlah dividen yang disetor oleh BUMN dengan jumlah PMN yang diterima selama kurun waktu 2021–2024.
Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dalam acara Ngopi BUMN bertema “PMN BUMN untuk Apa Sih?”, Kamis (29/9), menjawab apa sebenarnya manfaat PMN dan bagaimana penggunaan PMN selama ini. Dengan menghadirkan direksi dari PLN, Hutama Karya, dan Indonesia Financial Group (IFG) sebagai narasumber, BUMN menjawab isu keliru yang beredar di masyarakat yang menyebutkan seolah-olah PMN yang diberikan kepada BUMN disebabkan BUMN tersebut merugi. Arya menekankan, PMN diberikan kepada BUMN semata-mata dalam rangka penugasan dari Pemerintah yang tak lain merupakan pemilik modal.
“Tiga tahun ini Pak Erick Thohir sudah banyak mengubah pola-pola di PMN, PMN hanya dilakukan kalau memang berhubungan dengan penugasan atau misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi untuk pengembangan usaha,” tegasnya, (29/09/2022)
Arya menambahkan bahwa PMN sebagai bentuk penugasan kepada BUMN dari pemilik modal juga berkaitan dengan salah satu tugas BUMN, yakni membuka market baru yang belum dimasuki oleh pemain swasta.
“Tugas BUMN tidak hanya mencari keuntungan, bukan kalau yang untung baru dikerjakan. Tugas BUMN salah satunya membuka market baru, dia yang membuka ruang-ruang yang belum ada pemain yang masuk. Ketika marketnya belum ada yang masuk, maka BUMN bertugas masuk kesana. Dan disanalah pemilik modal menugaskan BUMN tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan pemain swasta,” tambahnya.
Sebagaimana disampaikan Arya Sinulingga, di tahun 2023 BUMN menerima PMN total Rp41,31 triliun dengan rincian sebagai berikut:
1. Hutama Karya sejumlah Rp28,9 triliun untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera;
2. PLN sejumlah Rp10 triliun untuk penugasan jaringan listrik dan listrik desa;
3. Defend ID sejumlah Rp1,75 triliun untuk pengembangan kapasitas dan fasilitas produksi radar, pesawat, dan amunisi;
4. Airnav sejumlah Rp0,66 triliun untuk pembaharuan alat di Airnav.
“Total Rp41,31 triliun ini semua adalah penugasan, malah aksi korporasi nggak ada disini. Jadi kalau dibilang (PMN) ini untuk BUMN yang rugi, nggak ada disini, semuanya adalah penugasan. Kalau bukan penugasan, kami nggak perlu PMN,” imbuhnya.
Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto yang juga hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa dalam upaya menerangi pelosok negeri, PLN memerlukan PMN yang akan meningkatkan elektrifikasi dan mewujudkan keadilan energi. Adi mengatakan, infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi, yaitu Rp25 juta sampai Rp45 juta per pelanggan.
“Sementara untuk melistriki pelanggan di daerah non 3T investasinya sekitar Rp 1-2 juta. Meski investasinya lebih tinggi berkali lipat tapi pemerintah melalui PLN berkomitmen untuk melistriki seluruh penjuru negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menjelaskan, PMN Hutama Karya tahun 2023 sejumlah Rp28,9 Triliun yang telah disetujui sebelumnya dalam UU APBN 2022 diperuntukkan dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I untuk 8 ruas prioritas dan dimulainya tahap II. (*/JPc)
COMMENTS