Meski Minim Sosialisasi, KKP Paksa Turunkan Penumpang Bertiket Manado-Ternate Lantaran Belum Booster, Dinilai Tak Bijak dan Kurang Manusiawi

MANADO, JP – Meski sudah memiliki tiket perjalanan dari Manado dengan tujuan Ternate, namun sejumlah penumpang yang sudah berada dalam kapal laut gagal berangkat. Mereka dipaksa turun dari kapal laut tersebut oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Manado, Kamis (01/09/2022).

Alasannya para yabg datang dari jauh belum disuntik vaksin Covid-19 untuk ketiga kalinya alias dibooster.

Alhasil mereka pun sangat kecewa dan memprotes kebijakan KKP Manado tersebut. Pasalnya, selain mereka sudah memiliki tiket, kebijakan KKP Manado tersebut baru diketahui mereka setelah mereka sudah berada dalam kapal yang waktu itu hendak bertolak ke Ternate.

“Di saat Covid-19 mereda, keluar aturan baru ini. Sayangnya belum tersosialisasi dengan baik sudah diberlakukan,” kata Ges, salah satu penumpang asal Langowan yang datang ke Pelabuhan Manado menggunakan layanan taksi online kepada jejakpublik.com.

Gea mengaku dia bersama rekan-rekannya sempat memohon kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Manado dengan alasan belum mengetahui ketentuan baru tersebut, tapi tetap tak diizinkan.

“Dengan uang pas-pasan harus kembali lagi ke Langowan. Esok akan datang lagi setelah booster. Kita tunduk aturan meski belum disosialisasikan,” katanya dengan nada kecewa.

Sayangnya kesulitan dan permohonan para penumpang terlebih yabg datang dari jauh tidak digubris petugas KKP. Petugas hanya berdalih sudah ada surat edaran dari Kementerian Perhubungan.

“Kami hanya menegakkan aturan. Lihat ini edaran dari Kementerian Perhubungan. Kami juga baru melakukan rapat dengan Kepala KSOP Manado,” ujar Fernando Mandagi, salah seorang petugas KKP saat dikonfirmasi di pelabuhan.

Sementara sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut ikut menyorot kebijakan KKP Manado tersebut.

“Hanya karena tidak dibooster, penumpang diberlakukan diusir dari kapal. Padahal sosialisasi soal penumpang laut di Manado wajib booster sendiri sangat minim. Ini tak bijak dan kurang manusiawi,” ucap Melky dan Sony, warga asal Wanea yang saat itu berada di Pelabuhan Manado.

Keduanya menilai aksi pengusiran penumpang bertiket ini terkesan kurang manusiawi dan tanpa solusi.  

“Karena belum disosialisasi harusnya petugas KKP bijak mengeluarkan kebijakan. Kalau memang diharuskan wajib booster, bagi penumpang yang bekum dibooster KKP Manado menyediakan layanan suntik vaksin booster sehingga para penumpang yang sudah bertiket. Itu baru bijak. Kan kasihan mereka datang jauh-jauh dan ada keperluan penting dan mendesak tapi gagal berangkat hanya karena kebijakan yang tidak bijak ini,” papar keduanga.

Peristiwa tak mengenakan ini juga direspon Ketua LSM Sulut Solusi, Aji Taher. Ia menilai pemberlakuan wajib booster seharusnya didahului dengan sosialisasi masif di tengah masyarakat. Termasuk dengan membuat baliho besar di area pelabuhan sehingga semua penumpamng yang mau berangkat  tahu  adanya edaran dari pusat.

“Beberapa penumpang tidak tahu soal ini. Berarti minim sosialisasi. Jangankan penumpang, teman-teman pers juga tidak tahu. Sejatinya saat memberlakukan aturan baru, instansi yang berkompeten di pelabuhan mengundang wartawan untuk menyampaikan ketentuan baru ini sehingga cepat tersosialisasi. Setelah aturan ini sudah diketahui semua warga, baru berlakukan dengan tegas. Tapi tetap harus disiapkan layanan booster di pelabuhan untuk melayani penumpang yang belum tersosialisasikan,” jelas Aji.

Dalam konteks penurunan penumpang dari kapal laut, Aji meminta petugas harus lebih bijak.

“Sebaiknya ada dispensasi bagi warga penumpang yang bertiket, apalagi yang mengambil kamar. Kalau di kamar tidak berinteraksi dengan penumpang lain,” ucapnya.

Senada, Ketua Investigasi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Yamin Makuasang berharap agar pihak berwenang melakukan sosialisasi intensif sebelum memberlakukan aturan baru

“Penurunan penumpang bertiket dari kapal menunjukkan ada yang salah dalam koordinasi pihak terkait di Pelabuhan Manado, juga bukti minimnya soalisasi di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Menariknya, aktivis vokal ini mendapat informasi jika KKP Manado dan instansi terkait baru melakukan rapat.

“Setelah rapat langsung ambil keputusan untuk menerapkan aturan, tanpa sosialisasi masif ke masyarakat. Jangan begitu karena yang dirugikan masyarakat,” ucapnya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado, R Sadeli ketika dimintai tanggapannya hanya mengatakan bahwa kewenangan soal Booster dan PCR sepenuhnya tanggung jawab  KKP Manado. (JPc)