SIAPA yang tak kenal Pendeta (Pdt) Hanny Pantouw STh? Dia adalah seorang tokoh agama sekaligus tokoh adat dan tokoh masyarakat Sulawesi Utara. Karenanya, jejakpublik.com tertarik untuk mengulas sepenggal potret kehidupan dari sosok yang sangat inspiratif ini.
Gagalkan Rencana Eksekusi PN Manado Terhadap Sejumlah Rumah Ibadah: “Tembak Mati Dulu Saya”
Pdt Hanny sangat konsisten membela keberadaan rumah ibadah. Beberapa kali ia turun langsung memimpin gabungan omas adat untuk menggagalkan rencana eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Manado terhadap sejumlah gereja, meski nyawa taruhannya.
Terbukti, saat menjadi Ketua DPD Brigade Manguni Indonesia (BMI) Sulut, Pdt Hanny menggagalkan rencana eksekusi terhadan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Batusaiki Kecamatan Bunaken Kota Manado dan sempat viral di media sosial.
Dan ketika menjadi Tonaas Wangko/Ketua Umum DPP LMI, Pdt Hanny kembali melakukan aksi serupa, menggagalkan rencana eksekusi terhadap Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Anugerah Malalayang dan GPdI El Gibbor Tingkulu, Kota Manado. Bahkan Pdt Hanny juga memimpin demo di PN Manado dengan tuntutan tidak ada lagi eksekusi terhadap gereja dengan berlindung di balik hukum. Karena faktanya banyak keputusan pengadilan yang salah dan tak sedikit hakim yang terjerat korupsi.
“Kalau mau eksekusi gereja tembak mati dulu saya. Saya siap jadi tumbal asal gereja tidak dieksekusi. Karena ini rumah Tuhan, rumah yang dipakai banyak orang untuk beribadah. Makanya mari kita duduk bersama carikan solusi agar penegakan hukum jalan tapi gereja tidak dieksekusi. Pada prinsipnya kami ormas adat cinta damai, tapi jika kalian paksakan eksekusi gereja kami siap mati,” demikian pernyataan yang selalu dilontarkan Pdt Hanny saat menghadang dan menggagalkan eksekusi terhadap sejumlah gereja di Manado.
Tidak hanya gereja. Pdt Hanny berulang kali menegaskan dirinya bersama LMI dan gabungan Ormas Adat Minahasa tidak hanya membela gereja tapi juga semua tempat ibadah yang akan dieksekusi pengadilan, baik masjid, vihara, pura maupun klenteng. Salah satu contoh Pdt Hanny bersama para tokoh agama, Forkopimda Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulut turun tangan untuk mengatasi persoalan adanya dugaan pengrusakan Mushola di kompleks Perumahaan Agape Griya, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (30/1/2020) lalu.
Karena bagi Pdt Hanny rumah ibadah bukan hanya masalah hukum saja, tapi ada etika, moral dan iman. Karena orang kumpul beribadah untuk melakukan hal hal yang baik lalu pengadilan tanpa kompromi hanya karena permasalan sengketa tanah pengadilan langsung memutuskan eksekusi, itu tidak boleh terjadi, apalagi di Sulut yang dikenal sebagai daerah religius, salah satu provinsi yang paling toleran di Indonesia.
“Kalau yang namanya gereja, dan juga tempat ibadah yang lain seperti mesjid, wihara, pura, klenteng tidak boleh dibongkar apapun alasannya. Yang namanya tempat ibadah akan kami bela sampai mati,” tegasnya.
Kritik Pemerintah Pusat Karena Abaikan Kepentingan Sulut
Pdt Hanny kerap melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Pusat bahkan Presiden yang terkesan mengabaikan Sulut. Salah satu contohnya ketika Pdt Hanny menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Sulut di periode pertamanya dengan melontatkan kritikan keras. Di mana ia menilai Presiden memberikan perhatian besar hanya kepada Papua dan Ambon sementara Sulut tidak. Hal ini dipicu tidak adanya satupun putra putri terbaik Sulut masuk kabinet, sementara Papua dan Ambon ada. Begitu juga dengan pembangunan lebih banyak ke kedua daerah itu.
“Sulut selalu dilupakan. Apakah karena Sulut itu anak manis? Atau haruskan Sulut berteriak merdeka seperti Papua atau lakukan konflik seperti Ambon baru Pak Presiden dan pemerintah pusat lebih memperhatikan Sulut?;” tanya Pdt Hanny di sejumlah media massa dan di beberapa kegiatan.
Sering Tampil di Forum Resmi, Desak Tindak Tegas Imam Besar FPI, UAS dan Pendakwa Yahya Waloni
Sebagai pemimpin Ormas Adat, Pdt Hanny selalu hadir dan bersuara keras di banyak forum resmi. Saat diberikan kesempatan berbicara, ia selalu menegaskan bahwa Pancasila dan NKRI serta toleransi beragama harga mati dan menyorot penegakan hukum di Indonesia yang dianggapnya kurang tegas.
Seperti ketika menghadiri kegiatan nasional Sarasehan Gebyar Bela Negara
di Wale Ne Tou Tondano 12 Desember 2017. Di hadapan Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri yang juga Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Idiologi Pancasila (UKP-PIP) dan Menteri Pertahanan RI Ryamizard, Pdt Hanny mempertanyakan penegakan hukum di Indonesia yang tidak menindak tegas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Sihab yang telah menghina Presiden Jokowi dan menyebut agama lain kafir. Ia meminta pemerintah tidak diam tapi menindak tegas oknum tersebut.
Juga ketika menghadiri Diskusi Publik Rancangan Undang-undang Hukum Pidana di Hotel Four Points by Sheraton kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (03/06/2021). Kepada Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Pdt Hanny mempertanyakan penegakan hukum di Indonesia dengan menyentil Pasal 156 a KUHP tentang Penistaan Agama.
“Contoh oknum UAS (Ustadz Abdul Somad) dan (Pendakwa) Yahya Waloni yang sudah menjelek-jelekan dan menghina salib agama Kristen dan Alkitab tapi sampai saat Ini belum juga di proses secara hukum. Padahal sudah banyak laporan polisi. Ada apa dengan proses penegakan hukum di Indonesia?,” tanyanya.
Menurut Pdt Hanny, masyarakat berharap agar supremasi hukum atau penegakan hukum harus berkeadilan.
“Jangan sampai penerapan pasal penistaan agama hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, hanya berlaku kepada yang sedikit (minoritas, red) tetapi tidak berlaku kepada yang banyak (mayoritas, red),” ucapnya kala itu.
Pancasila dan NKRI Harga Mati, Tidak Ada Kompromi dengan Terorisme, Radikalisme dan Intoleran
Dalam pelbagai kegiatan, Pdt Hanny selalu menegaskan bahwa bagi LMI Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah harga mati. Tidak bisa ditawar. Karena itu ketika ada upaya mengubah Pancasila dan mengganggu NKRI serta terjadi aksi teror dan intoleran maka Pdt Hanny langsung bereaksi keras dan siap berada di barisan depan melawan terorisme, radikalisme dan intoleran meski nyawa taruhannya.
Salah satu contohnya Pdt hanny memimpin aksi damai gabungan ormas adat di Jalan Sea, Manado, Kamis (26/11/2020), yang dalam orasinya tegas menolak kelompok terorisme, radikalisme dan intoleran di Indonesia dan sekaligus mendukung penuh pemerintah dan TNI/Polri untuk menangkap siapa saja yang hendak memecah belah bangsa.
“Kita lihat di berita, media sosial, di mana-mana ada oknum kelompok kebal hukum yang hina Pancasila, Presiden, TNI dan Polri. Ada juga politikus yang kesannya ingin Indonesia ini chaos. Kami dari tanah Minahasa bersatu, mendukung Pemerintahan Jokowi, TNI/Polri untuk bersikap tegas dan menindak oknum tersebut. Sudah saatnya negara hadir,” pintanya.
Contoh lain, Pdt Hanny bereaksi keras sebagai wujud dukungannya bersama LMI terhadap pemerintah yang sah dengan menolak upaya sejumlah oknum yang menggelar deklarasi mengganti Presiden.
“Saya tegaskan bahwa kalau sudah menyangkut persoalan SARA, makar, radikalisme, terorisme dan intoleran, saya dan Laskar Manguni Indonesia harus berada di barisan depan untuk menolaknya. Kami lawan karena Pancasila dan NKRI harga mati bagi kami,” paparnya.
Konsisten Kawal Penegakan Kasus dan Bela Rakyat Yang Tersolimi, Diaspresiasi Megawati dan Kapolri
Bukan cuma hanya melindungi tempat ibadah, Pdt Hanny pun konsisten mengawal penegakan hukum terhadap kasus korupsi.
Ia membentuk Badan Anti Korupsi di LMI dan memiliki Lembaga Bantuan hukum (LBH) dan bahkan menemui langsung Kapolda Sulut, Kepala Kejati Sulut dan Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Manado ketika membela warga yang tersolimi dalam penegakan hukum dan yang kurang mampu.
Selain itu, Pdt Hanny kerap memimpin aksi demo di kantor kejaksaan ketika penanganan kasus korupsi lamban, apalagi kasus itu melibatkan pejabat dan kepala daerah dengan jumlah kerugian negara yang besar. Seperti kasus korupsi pemecah ombak Likupang, Minahasa Utara. Pdt Hanny berulang kali datangi Kantor Kejati Sulut memimpin demo bersama gabungan ormas adat untuk menuntut agar Kejati Sulut menetapkan tersangka dan menahan oknum Bupati Minut waktu itu, hingga akhirnya tuntutan itu terjawab.
Dan baru-baru ini Pdt Hanny turun langsung memimpin LMI bersama gabungan ormas di Desa Sea membela masyarakat setempat yang terancam kelestarian air bersih akibat dari pembangunan perumahan.
Sikap tegas Pdt Hanny yang selalu menyuarakan penegakan hukum di Indnonesia ternyata mendapat perhatian khusus dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Kapolri saat itu Jenderal Idham Azis.
Di mana usai berbicara soal penegakan hukum di Sarasehan Gebyar Aksi Bela Negara di Tondano tahun 2017, Megawati menemui Pdt Hanny saat hendak meninggalkan lokasi Sarasehan. Terlihat Megawati memuji sikap tegas Pdt Hanny.
Begitu juga ketika Jenderal Idham Azis hadiri acara Tatap Muka Panglima TNI dan Kapolri beserta Masyarakat Sulut Dalam Rangka Komitmen Bersama Menciptakan Sulut Hebat, di Graha Gubernuran Bumi Beringin Kota Manado, Senin (23/12/2019), ia menyapa secara khusus Pdt Hanny Pantouw, padahal banyak pimpinan ormas dan pimpinan ormas adat hadir di acara itu.
Komit Bangun Sinergitas dengan Pemerintah dan TNI/Polri, Fokus Pada 5 Masalah Bangsa
Pdt Hanny bersama ormas adat yang dipimpinnya memberikan perhatian yang besar terhadap 5 masalah bangsa Indonesia yakni korupsi, narkoba, penegakan hukum, bencana alam dan non alam, serta terorisme, radikalisme dan intoleran. Dalam kiprah dan perjuangan LMI selama ini tak lepas dari 5 persoalan bangsa tersebut, sebagai sumbangsi LMI untuk terus menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal ika dan NKRI.
Untuk itu, di bawah kepemimpinan Pdt Hanny, LMI selalu mengedepanoan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan daerah serta TNI/Polri. Sinergitas itu dinyatakan lewat pelbagai program LMI maupun keikutsertaan LMI dalam setiap kegiatan pemerintah dan bersama TNI/Polri menjaga Kamtibmas.
Karena itu tak heran bila Pdt Hanny dan LMi selalu mendapat apresiasi yang besar dari Pemerintah dan TNI/Polri. Bahkan Pdt Hanny dan LMi dipercaya mendampingi atau bersama Pemerntah dan TNI/Polri dalam setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan serta Kamtibmas. Malah Pemerintah Provinsi Sulut menggandeng LMI dalam menggelar iven berskala nasional dan internasional. (Bersambung)
COMMENTS