TOMOHON, JP- Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara kini memiliki Jejaring Panca Mandala (JPM) yang diketuai oleg Frangki Lagare SH. Hal ini menyusul digelarnya deklarasi yang berlangsung serentak dengan pengurus JPM Sulawesi Utara dan 15 kabupaten kota lainnya, Kamis (14/7/2022).
“JPM merupakan mitra Badan Pembinaan Indiologi Pancasila (BPIP) yang berperan untuk membumikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di setiap daerah termasuk di Kota Tomohon. Terdapat dimensi kultural dan struktural guna membumikan Pancasila dengan melibatkan seluruh komunitas masyarakat,” ujar Frangki.
Menurut Ketua Departemen OKK DPP Laskar Manguni Indonesia (LMI), ormas adat terbesar di Indonesia ini, BPIP membentuk JPM untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Di mana JPM dapat menemukan gagasan-gagasan dan dapat menindaklanjuti ide-ide yang telah disusun pada tahun 2020.
Ketua Jejaring Panca Mandala diketua Frangki Lagare saat membacakan naskah deklarasi di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut,
Pembentukan ini, lanjutnya, berdasarkan Perpres no 7 THN 2018 dan peraturan BPIP pasal 6 tentang kemitraan dan kesepakatan gubernur Sulut dan Bupati/walikota(15 kabupaten/kota) dengan wakil kepala BPIP.
“JPM terdiri dari unsur pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, media serta organisasi kemasyarakatan. Ini merupakan wadah dalam rangka menjaga harmoni sosial terkait Pembinaan Ideologi Pancasila,” katanya.
Frangki menyebut Walikota Tomohon Caroll J.A Senduk Senduk sangat mensupport kehadiran JPM Kota Tomohon. Dukungan ini disampaikan orang nomor satu di kota Bunga tersebut saat menerima kedatangan pengurus JPM Kota Tomohon yang melapor tentang kegiatan JPM Kota Tomohon untuk pembumian Pancasila.
Bahkan walikota sendiri hadir langsung di acara deklarasi dan Penandatangan Nota Kesepakatan bersama 15 Kabupaten/Kota se-Sulut. Persepahaman dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Prof., Yudian Wahyudi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE., yang ikut menandatangani Nota Kesepakatan.
Dijelaskannya, deklarasi dan Penandatangan Nota Kesepakatan sudah dilakukan guna membangun sinergitas pembumian Pancasila. Pancasila, tambahnya, tidak hanya milik pemerintah pusat saja. Pancasila milik semua rakyat Indonesia sehingga melalui JPM diharapkan dapat menghubungi langsung masyarakat paling bawah di kota Tomohon.
“Kita akan menyiapkan program-program pembumian Pancasila. Pancasila sudah menjadi harga mati untuk ditanamkan bagi penerus bangsa di Kota Tomohon, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dari tingkat paling bawah,” tukasnya.
“Membumikan kembali Pancasila di Indonesia khususnya kota Tomohon merupakan hal yang sangat mendesak di tengah ancaman disintegrasi bangsa di masa depan, karena Pancasila adalah pemersatu bangsa,” tegas Frangki.
Ketua JPM Kota Tomohon Frangki Lagare bersama pengurus saat melapor kegiatan JPM kepada Walikota Tomohon Caroll Senduk.
Diketahui bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (14/07), telah digelar pembacaan deklarasi dan Penandatangan Nota Kesepakatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan 15 Kabupaten/Kota se-Sulut. Hadir dalam kegiatan, sejumlah Deputi dan Direktur BPIP, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, para walikota dan bupati se-Provinsi Sulut, 16 pengurus JPM se-Sulut.
Persepahaman dilakukan bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof Yudian Wahyudi serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang ikut menandatangani Nota Kesepakatan.
Gubernur Olly dalam sambutannya mengatakan, Penandatangan Nota Kesepahaman ini sebuah upaya tepat antisipasi tantangan dan isu-isu negatif terhadap eksistensi Pancasila.
“Pancasila sudah menjadi dasar negara, harus dipahami dan terus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tujuan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945 alinea ke-4, sepenuhnya dapat diwujudnyatakan sebagai capaian akhir terhadap amanat tersebut,” ucapnya.
Dikatakan Olly, para pemangku kebijakan di daerah harus mampu mewujudkan tujuan dari pembentukan JPM sebagai komitmen bersama untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Selain itu juga meningkatkan peran masyarakat terhadap upaya-upaya Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Untuk itu, mari kita berkolaborasi dengan senantiasa memegang teguh komitmen terhadap daya dan upaya mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara melalui pemahaman dan pengamalan Pancasila yang nyata di tengah kehidupan masyarakat Indonesia dan Sulawesi Utara. Kiranya semua mampu mengoptimalkan kerjasama yang telah disepakati sebagai tanggungjawab bersama, terus dan tetap bergandengan tangan agar Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dasar seluruh rakyat Indonesia,” pintanya.
“Deklarasi JPM di daerah Nyiur Melambai ini akan mampu menjadi bagian konkrit dalam mendukung seluruh program pembangunan daerah menuju Sulut maju dan sejahtera, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPIP, Prof Drs KH Yudian Wahyudi Ph.D, mengapresiasi jajaran pemerintah baik di provinsi bahkan seluruh kabupaten/kota se-Sulut yang telah menjadi bagian dari JPM.
“Tidak ada bangsa seperti bangsa Indonesia, yang kaya dan diberkati dengan begitu luar biasa oleh Sang Pencipta. Untuk itu mari kita syukuri, dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,” papar Wahyudi.
Lagi menurutnya, BPIP terus melakukan sosialisasi pengamalan nilai-nilai Pancasila ke setiap daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.
“Salah satu upaya dalam membumikan nilai –nilai Pancasila, BPIP membentuk Jejaring Panca Mandala di Sulut, kuncinya.
Sedangkan Direktur Hubungan Antara Lembaga BPIP Elfrida Herawati Siregar mengatakan, pihaknya mempunyai tugas dalam membumikan Pancasila dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila.
“Jadi masyarakat bukan objek saja. Tapi dia pelaku atau mitra kita (BPIP), kolaborator itu apa? Masyarakat lebih tinggi dari kerjasama. Kerja sama pada satu segmen satu saja tapi kolaborator ikut menentukan kebijakan yang diambil BPIP,” terang Elfrita.
Lanjutntya, kebijakan yang bisa diambil yaitu memberikan masukan terkait pembinaan ideologi pada segmen atau strata kehidupan masyarakat tertentu.
“Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan masyakat akan memiliki Pancasila. Karena Pancasila sesungguhnya digali dari Bumi Nusantara karena lahir dari kearifan local daerah yang ada di Indonesia,” pungkasnya. (JPc)
COMMENTS